KOLOM: TOROH LEMMA BATU KALO, DI BAWAH BAYANG TINDAK PIDANA KORUPSI

  • Sharebar
Oleh : Willy Grasias*
 
Jika benar tanah Toroh Lemma Batu Kalo itu adalah tanah Pemda seperti yang diklaim Bupati Drs. Agustinus Ch. Dula dalam surat tanggapannya Nomor: Pem.131/119/IV/2018, tanggal 30 April 2018, dan mengandaikan tidak ada bantahan dari pihak H. Adam Djudje, maka hampir dapat dipastikan masalah tanah Toroh Lemma Batu Kalo memasuki babak baru, yakni dugaan tindak pidana korupsi yang bisa menyeret oknum-oknum di BPN, Pemda, dan pihak-pihak yang telah mengantongi sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
 
Apa sebab? Dalam suratnya Bupati Drs. Agustinus Ch. Dula dinyatakan bahwa lahan seluas lebih kurang 30 Ha (300.000 m2) pada tahun 1997 menjadi 242.212 m2 berdasarkan hasil pengukuran BPN Propinsi pada tahun 2015.  Artinya, ada tanah Pemda yang hilang seluas 57.788 m2.  
 
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa telah terbit beberapa sertifikat hak milik (SHM) orang perorang atas tanah tersebut.  Dalam penerbitan SHM tersebut, pihak Pemda Mabar mengeluarkan Surat Rekomendasi yang diminta oleh pihak BPN Mabar di Labuan Bajo.  
 
Terakhir Surat Rekomendasi untuk penerbitan sertifikat hak milik tanah di Toroh Lemma Batu Kalo seluas 3 Ha yang diajukan oknum polisi AA. Proses ini kandas karena adanya dugaan penggunaan dokumen penyerahan tanah adat yang palsu (hasil fabrikasi), dan pihak H. Adam Djudje melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ini. ​Tanah seluas 3 Ha di Toroh Lemma Batu Kalo tersebut sempat diukur oleh BPN Mabar pada hari libur, yakni hari Minggu, 22 Oktober 2017.  
 
Pengukuran pada hari libur, hari Minggu, oleh pihak BPN Mabar ini tentu menimbulkan pertanyaan yang lain. Apalagi, pengukuran tanah tersebut dilakukan atas tanah yang oleh Kepala BPN dinyatakan sebagai tanah Pemda, dan diketahui pula dokumen penyerahan dari fungsionaris adat yang jadi alas hak atas tanah 3 Ha tersebut hasil fabrikasi/pemalsuan sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak Haji Adam Djudje.
 
Berdasarkan laporan perkembangan penanganan perkara dugaan pemalsuan dokumen ini, Kepala BPN Mabar telah diperiksa sebagai saksi. Demikian juga dari pihak Pemda. Pihak H. Adam Djudje memosisikan kasus dugaan pemalsuan dokumen ini sebagai batu uji klaim hak milik Pemda Mabar atas tanah Toroh Lemma Batu Kalo tersebut.
 
Penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik orang perorang atas tanah Toroh Lemma Bato Kalo tersebut dimungkinkan karena adanya surat rekomendasi dari Pemda Mabar. Dengan pengandain tersebut di atas tadi, siapapun yang mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut berarti memberikan persetujuan pengalihan barang milik daerah berupa tanah.
 
Ini jelas merupakan tindak pidana korupsi, yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum, menyebabkan kerugian keuangan negara berupa hilang barang milik daerah berupa tanah, dan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, yakni pihak yang memperoleh hak milik atas tanah tersebut.
 
Inilah babak baru yang akan terjadi ketika benar tanah Toroh Lemma Batu Kalo tersebut adalah Tanah Pemda seperti yang diklaim Bupati Agustinus Ch. Dula dalam surat tanggapan terhadap klarifikasi H. Adam Djudje. Menurut informasi dari pihak H. Adam Djudje, pihaknya telah menjawab surat Bupati tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan mengajukan bukti-bukti sebagai alas hak kepemilikannya atas tanah tersebut.
 
Kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan barang milik daerah berupa tanah sudah terjadi selama ini. Di antaranya, kasus korupsi yang menyeret Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi. (https://news.okezone.com/read/2017/11/06/340/1809442/diduga-jual-tanah-negara-bupati-takalar-dijebloskan-ke-penjara).  
 
Kasus dugaan korupsi penjualan aset negara berupa tanah yang menyeret mantan Kades Sukajaya berinisial NJ, dan mantan camat Sukatani berinisial DH  (Penjualan Tanah Negara, Kades-Camat Jadi Tersangka via https://ini.la/2186237). Bahkan juga kasus dugaan korupsi penjualan tanah BUMN yang ditangani KPK (KPK Usut Kasus Penjualan Tanah BUMN - Komisi Pemberantasan Korupsi http://kpk.go.id/id/halaman-utama/79-berita/berita-media/299-kpk-usut-kasus-penjualan-tanah-bumn).
 
Apakah kasus seperti ini terjadi di tanah Toroh Lemma Batu Kalo yang bisa menyeret pihak BPN, Bupati/Oknum-Oknum Pemda Mabar? Kita tunggu saja perkembangannya.
 
(*Willy Grasias adalah wartawan. Tinggal di Ruteng. 
tags: 
groups: