Pastor Robert Pelita: Jadilah Pemimpin yang Bukan Pelayan Pengusaha atau Investor

  • Sharebar
Pastor Robert Pelita, Pr, Vikep Labuan Bajo-Keuskupan Ruteng
Laporan Wartawan Flores Independen, Fransiskus Gulat

LABUAN BAJO, Floresindependen.com- Ada asap ada api. Itulah gambaran yang paling tepat di tengah kemelut kontroversi pengelolaan kawasan 3,5 hektar Pantai Pede oleh PT. Sarana Investama Manggabar yang berencana membangun hotel berbintang.

Tak hanya pro dan kontra, silang pendapat, lontaran pernyataan dan argumentasi yang acapkali pedas pun menghiasi ruang-ruang perdebatan publik, baik media sosial pun media massa. Kelompok yang kini menyatakan diri secara terang-terangan sebagai kubu pro dan kontra nimbrung “perang gagasan” tak kurang, terkadang emosional.

Salah satunya, pernyataan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula yang dilansir media ini sebelumnya. Menanggapi itu, Vikep Labuan Bajo, Pastor Robert Pelita, Pr Kamis, (6/4/2017) bersedia menerima reporter floresindependen.com, Fransiskus Gulat di ruangan Kevikepan Labuan Bajo.

Terkait pernyataan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula di media ini seputar aksi unjuk rasa penolakan pengeloaan kawasan 3,5 hektar oleh PT SIM, Apa pendapat Romo?
Pertama, mengenai sikap Gereja terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di mana saja, entah di Manggarai, Manggarai Timur, atau Manggarai Barat. Itu menjadi keprihatinan Gereja.
 

Ini berangkat dari ajaran Gereja sendiri yang tertuang dalam Gaudium et Spes dari Dokumen Konsili vatikan II, yang mengatakan bahwa kegembiraan dan harapan, suka cita dan duka serta kecemasan dunia itu menjadi kegembiraan dan harapan, duka dan derita murid-murid Kristus juga. Terutama jika penderitaan itu menyangkut orang-orang kecil dan orang-orang miskin.

Persoalan Pantai Pede ini, Gereja melihatnya sebagai duka cita orang-orang kecil juga. Karena itu Gereja memiliki kepedulian untuk membela orang-orang kecil. Itu yang pertama.

Lalu, ajaran Gereja ini diperkuat lagi untuk Gereja lokal. Dalam Amanat Sinode III yang dilaksanakan Tahun 2015 lalu, diangkat soal Pede. Dan, Gereja Lokal Keuskupan Ruteng, menilai Pede itu satu-satunya akses bagi masyarakat umum untuk ke pantai. Ketika itu dikelolah oleh pihak ketiga, maka akses ruang publik untuk orang-orang kecil itu sudah tidak ada.

Jadi, tidak tepat dikelolah pihak ketiga seperti yang saat ini akan dibangun hotel oleh PT SIM?
Pemerintah jangan memikirkan beberapa duit dari PAD kalau dikelolah oleh pihak ketiga. Karena menurut penilaian Pemprov, jika dikelolah pihak ketiga, itu akan jauh lebih bagus, lebih baik pengelolaannya.  Tetapi ingat, bahwa kalau itu dijadikan hotel berbintang, Gereja menilai bahwa , tidak ada lagi akses orang-orang kecil, masyarakat kecil  ke sana. Tidak ada lagi!
 

Lalu kemudian, ketika suatu kota tidak ada lagi akses ruang publik, tentu mereka harus mengeluarkan uang lebih besar lagi untuk mencari tempat rekreasi. Dan hitung saja, kalau masyarakat  kecil harus rekrerasi ke tempat – tempat yang jauh seperti ke pulau-pulau atau ke Lembor sana, mereka harus mengeluarkan duit yang sangat besar.

Bupati Dula juga mengatakan bahwa seharusnya yang menggugat adalah orang yang merasa berhak memiliki tanah itu supaya kemudian kepemilikan tanah tersebut gugur sebagai aset provinsi, apa tanggapan Romo ?
Saya berpikir, undang – undang nomor  8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu kekuatan yuridis untuk Pemda Mabar.
 

(Pastor Robert kemudian membacakan ketentuan Bab Kelima Tentang Peralihan pasal 13 ayat (1) point (b) Barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Ayat (2) pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Manggarai Barat;  dan ayat (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan upaya hukum.)

Itu perintah undang – undang. Kalau pemprov beralasan itu sertifikat atas nama Pemprov, justru dengan sertifikat itu menjadi bukti yuridis, itu memang milik Pemprov tapi berada dalam wilayah Mabar. Dan sesuai dengan perintah undang – undang  itu harus  diserahkan kepada Pemkab Manggarai Barat.

Jadi, kalau Pemprov tidak serahkan, undang – undang juga menegaskan bahwa Pemkab Mabar bisa menempuh jalur hukum. Kalau tidak, artinya Pemkab Mabar (juga) mengangkangi undang – undang.

Ini perintah undang – undang jauh lebih tinggi dari kepentingan apa pun. Apalagi UU Nomor 3 Tahun 2008 ini sudah dipertegas lagi oleh Mendagri melalui Surat Keputusan. Tapi  justru dikangkangi lagi oleh Pemprov.

Artinya bahwa Pemkab tidak tegas secara hukum dalam hal ini ?
Justru itulah makanya Gereja bersama masyarakat. Dan ingat, bukan hanya Gereja Katholik yang berjuang. Juga ada saudara – saudara dari golongan lain yaitu Muslim, GMIT, dan lainnya yang selama ini sama – sama berjuang. 
 
Ada amanat UU yg memberi ruang kepada Pemkab Mabar, tapi lain sisi, Bupati Dula mengatakan tidak akan mendukung aksi karena Bupati bagian dari pemerintah RI juga pemerintah Provinsi. Apalagi kalau sampai menggugat Pemprov. Bupati  tegaskan dalam wawancara kami, tidak mungkin membuat gugatan seperti itu.
Saya melihat, dia memiliki ketakutan dan selain itu melakukan pembangkangan undang-undang. Karena undang – undang secara jelas memerintahkan seperti itu. Kalau kemudian dia tidak melakukan itu, ada apa di balik itu? Sebuah pertanyaan besar dan itu yang harus dipikirkan atau direnungkan oleh Bupati.
 

Secara implisit, Pemkab Mabar sesungguhnya tahu bahwa Pede sesungguhnya milik kita. Sebagaimana pernyataan Ibu Maria Geong yg dibacakan oleh Asisten III Bene Dadu, pada 29 Maret 2017 yang disampaikan di DPRD dan masih disimpan dalam catatan.

Pemkab Mabar tahu bahwa Pede memang sesungguhnya milik kita. Itu yg disampaikan. Terhadap ketentuan, pemprov tidak memiliki kepatuhan sampai saat ini artinya Pemkab mengakui bahwa Pemprov tidak patuh. 

Sekalipun memang aneh, di lain pihak, mengatakan bahwa Pemkab tidak bisa melakukan upaya apa pun, karena ada etika birokrasi. Jadi lucu. Etika birokrasi di atas hukum. Mereka mengabaikan hukum hanya karena etika birokrasi.

Apa kesalahan Pemkab Mabar?
Kesalahan yang terbesar Pemkab Mabar adalah, yaitu bahwa disaat Pantai Pede masih menjadi sengketa antara Pemprov dan rakyat Mabar yang merasa itu milik Manggarai Barat, Pemkab justru mengeluarkan IPL dan IMB. Jadi, kalau Bupati mengatakan apa kesalahannya, ya, itu kesalahan terbesar beliau.
 
Bupati Dula menyesalkan cara demonstrasi, ada keranda atau peti mayat dan salib, ide ini berasal dari pemikiran seperti apa ?
Gerakan kemarin adalah gerakan bersama yang terdiri dari berbagai elemen. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya Gereja Katholik. Ada dari Muslim, GMIT, dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Namanya gerakan, pasti banyak pihak yang terlibat. Pihak Gereja karena punya perhatian yang sama, ikut bergerak bersama elemen – elemen lain ini.
 

Itu adalah kreatifitas semua orang yang bergerak di dalamnya. Keliru kalau dia (Bupati—Red.) hanya menyoroti saya dan Romo Rikard. Keliru. Sangat disayangkan dia hanya menyoroti orang – orang tertentu saja.

Ini gerakan bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Sangat disayangkan kalau dia menyoroti orang-orang tertentu saja. Itu adalah kreatifitas teman-teman yg terlibat di dalamnya. Dan menurut teman-teman, itu adalah simbol. Simbol matinya hati nurani baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Betul-betul bentuk kreatifitas teatrikal sepontan teman-teman yang bergabung?
Itu adalah aksi teatrikal teman-teman yg terlibat.
 
Timing demo, pada masa pra-paskah. Kenapa memilih waktu seperti ini?
Ingat, bahwa, keliru Bupati melihat ini inisiatif Gereja. Seakan-akan Gereja yang menggerakan. Saya melihatnya, dia selalu menyorotinya seperti itu. Seakan-akan Gereja yang menggerakan.

Yang menggerakkan itu adalah teman-teman yang datang dan menyampaikan kepada Gereja. Itu artinya sudah ada kesadaran tinggi di dalam masyarakat untuk menuntut haknya.

Mengapa dilaksanakan pada masa seperti ini, bukan karena masanya. Bukan karena masa Puasa.  Itu karena melihat di lapangan sudah ada pengerjaan. Jadi, ini menjawabi situasi di lapangan yang sudah dikerjakan, dalam hal ini PT SIM.

Lalu kemudian dia mengatakan bahwa beliau tersinggung karena ada peti jenasah dan salib, ya seperti itu penjelasannya. Saya mau mengatakan bahwa pengkhianat, sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap kebenaran, pengkhianat terhadap hak orang-orang kecil.

Ingat bahwa Bupati Mabar dipilih oleh orang-orang kecil untuk melayani masyarakat. Orang-orang kecil yang memilihnya. Jadi, ketika dia mengabaikan itu, pengabaian itu sendiri adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap hak – hak masyarakat yang seharusnya dia layani.

Jadi, Yudas Iskariot dalam arti sesungguhnya adalah orang yang mengeluarkan pernyataan itu dan yang mengabaikan suara rakyat.

Ada rumor, ada aktor di belakang aksi ini?
Dalam setiap gerakan melawan pemerintah, pasti selalu ada isu seperti itu. Ingat pada saat kasus tambang. Ingat, kami tidak akan bergeser dari prinsip. Kami tidak sedang melakukan sebuah makar. Terkait rumor, itu wajar dalam setiap gerakan.
 
Hal-hal seperti itu, kan hanya untuk memperlemah semangat perjuangan dari substansi persoalan. Jadi itu hal biasa bagi saya.
 
Meskipun nama Romo Robert dan Romo Rikar secara jelas disebut oleh Bupati Dula, tersirat di penghujung pernyataannya ajakan untuk lebih baik bekerja sama. Tanggapan Romo ?
Mitra dalam arti sejati.  Sejatinya sebuah persaudaraan bukan diukur dengan harus mengikuti semua keinginan seseorang. Ketika ada suatu niat yang bertentangan dengan nurani, itu persaudaraan yang semu. Harus bertolak pada nilai-nilai yang benar.
 

Jadi ketika salah ya, harus berani mengoreksi kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan

Ada aksi lanjutan lagi ?
Gereja tidak akan pernah berhenti untuk berjuang menyuarakan suara dan memperjuangkan hak-hak orang kecil. Apa pun tantangannya yang dihadapi, disitulah arti kehadiran Gereja.
 

Soal ada rencana aksi lagi, akan dilakukan koordinasi dengan keuskupan. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan gerakan Robert Pelita dan Rikar Manggu. Ini adalah gerakan keusukupan bersama elemen-elemen masyarakat.

Himbauan Romo terhadap pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini ?
Jadilah pemipin yang menjadi pelayan masyarakat. Bukan pelayan pengusaha atau investor. Pemimpin yang berpihak kepada orang-orang kecil.[]Editor: Jimmy
tags: 
groups: