MarthaTulis: Masalahnya Lebu Raya Berpikir, Orang Mabar Bukan Warga NTT

  • Sharebar

Martha Muslin Tulis, SH

Laporan Wartawan Flores Independen, Fransiskus Gulat

LABUAN BAJO, Floresindependen.com- BAGAI drama panjang yang tak kunjung selesai, kontroversi pembangunan hotel milik PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) milik pengusaha hotel papan atas, Setya Novanto di areal Pantai Pede, Labuan Bajo Kabupaten Mangarai Barat terus menuai kecaman, protes, dan penolakan dari para aktivis dan gereja Katolik Manggarai yang dipromotori Keuskupan Ruteng.

Lalu, apa yang menjadi sikap dan komitmen pantang mundur barisan para aktivis penolak? Martha Muslin Tulis, 36 tahun, akrab disapa Icha salah seorang aktivis yang getol melawan "privatisasi Pede" itu berhasil ditemui Floresindependen.com di Bajo Bay Kampung Ujung medio minggu terakhir Maret 2017. Berikut petikan wawancara dengannya.

Gerakan Peduli Pede telah berdemo dengan sejumlah penyataan sikap. Apa komentar Anda?

Demo ini sesungguhnya mau menyadarkan Pemkab Mabar bahwa kita butuh public space. Perhelatan acara yang dilakukan Bank NTT di dalam areal pelabuhan beberapa waktu lalu sebenarnya tamparan keras bagi Pemkab Mabar. Itu pukulan telak bagi Pemda yang gagal menyediakan areal publik.

Kalau saja kemarin mereka datang di event itu, melihat orang berjubel di dalam pelabuhan. Ingat, pelabuhan bukan tempat untuk konser...diseluruh dunia. Hanya Mabar saja! Mau konser di Lapangan Kampung Ujung dengan sound yang begitu dahsyat, tidak bisa. Tempat yang pas hanya di Pede. Benar-benar gila!

Lantas, bukankah itu langkah mundur di tengah iklim kompetisi pasar global saat ini?

Begini, kita bukan anti development. Bukan anti investasi. Aktivis-aktivis yang terlibat adalah orang-orang yang sudah pulang dari luar daerah bahkan luar negeri. Jangan sampai dengan target visitors 500,000 orang di tahun 2019 bahkan untuk parkir tidak ada tempatnya.

Terkait masih beroperasinya PT SIM padahal sudah didemo berulang-ulang?

Ijin yang keluar kan dari Pemda. Pertama, terkait penyerahan aset ke Pemda. Kalau punya provinsi, kita juga kan warga NTT. Kita belum provinsi sendiri. Alasan Lebu Raya tidak mempertimbangkan hak warganya itu apa?

Kalau ukurannya investasi, masih terlalu banyak. Masih terlalu luas Mabar. Contoh Pantai Repi dan lain-lain. Itu semua sama sekali belum dijamah. Potesinya jauh lebih baik dari Gorontalo.

Kalau dia tidak tahu, suruh dia tanya saya. Ada dana Rp 16 T yang akan turun ke sini. Bangun Repi di sana. Supaya orang-orang di sana bisa lihat seperti apa mobil BMW dan lain-lain. Jadi, kalau ini (Pantai Pede--Red) milik provinsi, kita ini bukan warga NTT kah?

Kembali ke GPP,  apa yang diperjuangkan?

Ada beberapa versi perjuangan. GPP fokusnya pada anti-privatisasi Pantai Pede dengan segala bentuknya. Kalau dikelolah oleh Pemda jangan sampai seperti Puncak Waringin. Mubazir. Mereka perlu belajar tentang manajemen asset.

Ada yang menilai bahwa pendemo harus lebih tahu regulasi?

Memangnya dia tahu tentang Undang-undang sepadan pantai, tidak? Kami sudah pernah ukur lho itu! Dari bibir pasang tertinggi, bukan di kayu yang dia patok. Anak-anak yag demo itu bukan anak yang bodoh. Saya belajar tentang AMDAL di UGM.

Kami pernah ukur. Polisi saja tidak bisa hentikan kami punya event pada saat Festival Pantai Pede. Karna tidak boleh ada orang yang memiliki area sepadan itu. Saya tantang polisi : "Kalau bapak polisi berani, silahkan turunkan bendera merah putih yang kami pasang dan kami akan rekam dan tentu diproses sesuai Undang-undang. Nah, kalau mereka tidak berani artinya apa? Jadi, aturan mana yang kami langgar?

So, dia tidak tahu ukuran kesejahteraan. Kesejahteraan bukan diukur oleh uang. Orang di kota yang tidak punya tempat untuk sekedar berjalan-jalan, stress. Sudahlah, kalau mereka butuh uang jangan bilang orang tidak tahu aturan. Orang sekolah semua yang demo!

Jadi, tujuannya hanya agar Mabar punya ruang publik?

Ya! Itu syarat sebuah kota. Harus ada ruang publik. Seperti kalau kita ke luar negeri, foto-foto di patung-patung, tempat-tempat umum. Apa itu bukan ruang publik?

Desakan agar Pemda segera mencabut saja ijin PT SIM. Apakah begitu saja?

Masalahnya Lebu Raya berpikir, orang Manggarai Barat ini bukan warga NTT. Padahal semua aturan yag dikeluarkan tidak pernah melalui tahap sosialisasi. Dan itu pelanggaran undang-undang!

Beroperasinya hotel milik PT SIM bukankah juga untuk menyerap tenaga kerja?

Kalau untuk penciptaan lapangan kerja, berapa banyak yang akan dia (PT SIM--Red) serap? Jayakarta itu menyerap berapa? Tidak sampai seratus. Ironisnya, berapa ribu orang yang akan bisa berliburan di pantai?

Nah, kalau bilang aktivis-aktivis yang ngotot, ingat sekali lagi; Mereka orang-orang yang sudah keluar daerah bahkan ke luar negeri. Kacau!

DPRD dalam aksi terakhir itu sudah proaktif dan memberi dukungan. Menurut Anda?

Akhirnya, mereka sebenarnya dan (se)harusnya teriak-teriak dari kemarin-kemarin. Dua atau tga tahun lalu, sebelum ijin-ijin dikeluarkan.

Ada tuntutan pendemo bahwa PT SIM hari ini juga harus berhenti beroperasi itu bagaimana?

Ya, harusnya memang begitu. Kan, bahasanya masih dalam sengketa. Artinya, dua-duanya tidak boleh lakukan aktivitas. Memangnya sah mereka punya IPL? Tidak sah. Ilegal.

Kalau memang harus dialog, Oke tapi pakai otak. Jangan pakai urat. Teman-teman yang lagi ngetrend pakai otot, mereka tidak sadar bagaimana jadinya generasi-generasi muda Mabar ke depannya. Mereka harus pikir itu. Kasihan.[]Editor: Jimmy

tags: 
groups: