Feri Adu: Demonstrasi Ini Bukan Niat Orang Mabar

  • Sharebar
Florianus Surion Adu
Laporan Wartawan Flores Independen, Fransiskus Gulat

LABUAN  BAJO, Floresindependen.com-  Demonstrasi tolak pengelolaan kawasan Pantai Pede oleh pihak PT SIM tidak bisa mewakili keseluruhan masyarakat Manggarai Barat karena hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan masyarakat.

Konteks persoalan Pede sesungguhnya merupakan masalah hukum. Tidak bisa kebenaran hukum divoting. Hukum tidak tunduk pada atribut-atribut agama yang dibawa dalam aksi demonstrasi. Kita semua hanya tunduk pada konstitusi.

Penegasan ini disampaikan Florianus Surion Adu, 48 tahun, salah seorang aktivis di Labuan Bajo. Ditemui floresindependen.com Selasa (4/4/2017) dia menjelaskan bahwa keberadaan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) berdasarkan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi NTT sesuai alas hak dokumen kepemilikan lahan Pantai Pede yang dipersoalkan segelintir orang.

Dia mengungkapkan, untuk membatalkan aktivitas PT SIM hanya bisa oleh keputusan hukum pula. ”Persoalannya adakah yang merasa keberatan dengan keberadaan PT SIM di atas lahan milik pemprov NTT itu mau melakukan gugatan hukum?,” tantangnya.

Kepada media ini, Feri Adu menuturkan penyesalannya atas pernyataan salah seorang aktivis yang mengatakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berpikir bahwa orang Manggarai Barat bukan warga NTT.

Pernyataan ini, menurut  Feri sangat tidak rasional karena justru sebaliknya gubernur berpikir tidak hanya tentang Mabar tapi masyarakat NTT secara keleseluruhan. “Gubernur tentu berpikir panjang sehingga aset ini terdaftar sebagai aset milik Pemprov NTT,” ujarnya.

Diantara pro-kontra pengelolaan lahan pantai Pede yang sedang dilakukan PT SIM, bola panas kontroversi ini pun masih menggelinding mewarnai lalu-lintas wacana publik. Berikut wawancara wartawan floresindependen.com  Fransiskus Gulat dan Rofinus Kelambut dengan Florianus Surion Adu, pria yang juga ketua GERAM (Gerakan Masyarakat Anti Tambang) Manggarai Barat .

Ruang publik menjadi isu utama dalam demonstrasi 27 Maret lalu. Tanggapan Anda?
Kalau kita bicara konteks ruang publik dengan fakta yang ada, dimana hotel-hotel yang lain sudah dibangun di sepanjang garis sepadan pantai yang ada diLabuan Bajo, itu kan di tanah negara yang berkepemilikan. Keberadaan hotel-hotel itu juga didukung penuh Pemda dengan Perda tentang kawasan Pede sebagai kawasan perhotelan.
 

Nah, tidak bisa dong dengan alasan ruang publik kita lalu merubah seenaknya pemanfaatannya di atas lahan milik orang, termasuk lahan milik provinsi ini.

Ruang publik itu kan dibangun atas dasar perencanaan oleh orang perorang yang karena hak kepemilikan atau oleh pemerintah. Persoalannya pemerintah yang mana. Kalau pada tingkat gubernur ya, diskusinya pada ranah tingkat provinsi dong. Sejauh itu tidak bertentangan dengan perangkat peraturan yang ada ditingkat kabupaten.

Area Pantai Pede yang dikelolah PT SIM itukan kepemilikannya oleh provinsi yang dipertegas dengan dokumen kepemilikan dan sertifikat, terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi.

Artinya aksi demonstrasi itu salah sasaran?
Begini, saya pikir kita pisahkan. Saya bangga, sebagai warga masyarakat yang paham hakekat demokrasi ini juga bentuk perwujudannya. Demokrasi, kita menyampaikan pendapat, substansi soal yang diusung dan diperdebatkan. DPRD dan Kantor Bupati sudah mereka datangi. Itu sudah bagus.
 
Tapi, saya prihatin ketika massa demonstran yang mengatasnamakan masyarakat itu juga melakukan tindakan anarkis lalu meminta bahkan mendesak pihak kepolisian untuk menghentikan aktivitas PT SIM. Itu tidak logis.
 
Tindakan tidak logis, maksud Anda?

Persoalan Pantai Pede ini kan merupakan sebuah proses. Kita kembali kepada proses yang bernuansa konstitusi. Sehingga hal yang paling tepat dan elegan adalah bahwa sebuah proses produk hukum harus dibatalkan dengan cara hukum juga. Nah, tidak bisa dengan cara teriak-teriak atau longmarch di jalan. Itu tidak memberikan pencerdasan terhadap warga.

Berkaitan dengan kebijakan gubernur ada dua hal, pertama soal legalitas. Legalitas kepemilikan Pantai Pede itu ditunjukan berdasarkan sertifikat kepemilikan. Pantai Pede masuk pada domain administrasi pemerintah provinsi.

Apakah Pemda Mabar memiliki dokumen berkaitan dengan kepemilikan Pantai Pede? Tidak ada. Di daftar aset PT3D Mabar tidak tertuang kepemilikan Pantai Pede.

Nah, dengan demikian, bahwa proses mengoptimalkan pengeloaan Pantai Pede itu masuk pada ranah atau kewenangan gubernur sebagai kepala daerah provinsi NTT, bukan pribadinya. Saya berapresiasi kepada siapa pun, kepada pihak-pihak mana pun yang merasa bahwa Pede ini perlu dipindahalihkan hak kepemilikannya, maka tempuhlah jalur hukum. Itu saja. Titik. Bahwa nanti keputusan pengadilan, keputusan hukum final dan mengikat, wajib ditaati oleh siapa pun.

Jadi, lebih elegan kelompok penolak privatisasi itu bergerak melalui jalur hukum?
Pesan saya begini, kumpulkan semua data. Pertama, melakukan ligitasi dengan terlebih dahulu membuat kajian lalu itu dibawa ke ranah hukum. Dua hal yang menjadi ketentuan, pertama kita punya data. Itu sangat penting.
 
Data produk hukum yang berkaitan dengan sengketa. Kedua, apakah mau mau menempuh legal action atau class action atau apapun silahkan. Tapi, kalau mempertanyakan apakah rakyat Manggarai Barat mendukung pengelolaan Pantai Pede itu, jawaban tegas adalah sangat mendukung. Yang jelas banyak pendemo itu yang tidak kami kenal, dari mana datang? Tidak jelas!
 
Kubu pro-pengelolaan Pantai Pede tidak berencana melakukan aksi tandingan ?
Saya pikir begini, kami lebih cerdas. Kabupaten Manggarai Barat ini kami perjuangkan tanpa aksi anarkis. Kami usir tambang dari Manggarai Barat, sepuluh IUP itu dengan cerdas. Dengan cara-cara yang elegan. Itu yang membedakan kelompok kami dengan kelompok lain.
 
Terkait aksi perusakan pagar, apa langkah yang diambil?
Saya akan dampingi PT SIM untuk memproses secara hukum. Pidana pengrusakan, anarkis. Rakyat Manggarai Barat punya kewajiban melindungi investor. Kalau pun ada investor yang salah, improsedural, maka temukan improseduralnya itu lalu proses.
 
Ada kakuatiran aksi-aksi demonstrasi seperti ini akan berdampak pada image pariwisata Mabar?
Demonstrasi ini saya tolak. Bukan niat orang Manggarai Barat. Karna orang Manggarai Barat memiliki etika dan budaya yang sangat kuat. Budaya santun yang utama. Pastilah citra pariwisata rusak. Dan apakah ini ada agenda terselubung orang lain untuk merusak citra pariwisata Mabar atau ada tendensi apa?
 
Apa harapan Anda dari kisruh yang sedang terjadi tentang pengeloalaan Pantai Pede ini?
Masyarakat Manggarai Barat tetap tenang. Mari, kita menghormati prosedur-prosedur hukum yang ada. Mari juga kita jaga Manggarai Barat menjadi destinasi dengan stabiitas kemanan yang baik.
 
Pahami, pariwisata akan berjalan baik, menggema kemana-mana kalau kita bisa menjaga stabilitas keamanan. Itu bukan hanya tugas aparat kemanan, tapi kita semua sebagai warga Manggarai Barat.[]Editor: Otto Ismail
tags: 
groups: