Bupati Dula Kecam Demonstrasi Usung Keranda dan Salib

  • Sharebar
Agustinus Ch. Dula
Laporan Wartawan Flores Independen, Fransiskus Gulat

LABUAN BAJO, Floresindependen.com-  Aksi demonstrasi yang melibatkan sekitar 200-an  pengunjuk rasa menolak pengelolaan kawasan Pantai Pede oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) yang dipromotori beberapa pastor Katolik asal Keuskupan Ruteng pada Rabu 27 Maret 2017 di Labuan Bajo mendapat kecaman keras Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch.Dula.

Saat aksi berlangsung, Bupati dua periode itu tengah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Dimintai tanggapannya, Selasa (4/4/2017) Bupati Dula mengatakan aksi mengusung peti mayat atau keranda disertai salib besar bertuliskan namanya dan gubernur NTT Frans Lebu Raya sangat disayangkan karena selaku kepala daerah dimana  Pantai Pede sedang menjadi polemik, seakan-akan dia memiliki kesalahan sangat besar.

“Menurut saya demo yang dilakukan itu, apalagi dengan membawa dua peti mayat yang ada nama saya dan nama Frans Lebu Raya ditulis pada salib, ya, leluhur kami pun pasti tidak terima cara-cara itu. Sebagai pribadi yang saat ini masih hidup, saya sangat tidak terima itu. Ini menjadi seperti kutukan, sepertinya kami ini punya salah besar yang harus dihukum,” kata Dula.

Dia menyayangkan cara berdemonstrasi itu karena di tengah suasana gereja universal sedang berada dalam masa pra-paskah, tapi segelintir pastor Katolik melakukan aksi yang tidak terpuji ini.

“Bagaimana nanti para pastor itu berkotbah dalam suasana Pekan Suci? Bagaimana berkotbah tentang Yesus yang menderita, sementara perlakuan mereka itu menyengsarakan orang. Coba mereka jelaskan pada saya, kesalahan saya apa? Apakah karena saya tidak mendukung mereka? Memang, saya tidak akan mendukung karena saya bagian dari pemerintah Republik Indonesia, bagian dari pemerintah Provinsi juga. Apalagi kalau sampai menggugat gubernur. Tidak mungkin,” tuturnya.

Dia menambahkan yang menggugat gubernur dalam hal ini Pemprov Nusa Tenggara Timur selaku pemilik aset tersebut seharusnya orang yang merasa berhak memiliki tanah itu supaya kemudian kepemilikan tanah tersebut gugur sebagai aset provinsi.

Bupati Dula menuturkan, dirinya merasa heran, upaya untuk menggugat aset tanah tersebut tidak dilakukan secara elegan tapi memakai cara demonstrasi (protes) dengan memilkul peti mayat dan salib sebagai bentuk gugatan.

“Dimana Pancasila, NKRI, kebersamaan, dan kekeluargaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika?. Yang ada ini premanisme. Saya lihat Pede ini jadinya tempat atau panggung bagi orang-orang  yang punya kemauan politik ke depan supaya namanya terdaftar sebagai pembela rakyat. Kalau omong pembela rakyat, jangan sampai ada kontra-demo, orang yang datang lebih banyak. Biasanya pembalasaan itu lebih berbahaya. Kenapa pastor-pastor itu tidak pernah berpikir sampai ke situ? Tidak pernah memikirkan yang damai itu bagaimana,” ujar Dula.

Menurut dia, ada keraguan tidak semua orang yang ikut berdemo saat itu mengetahui dengan baik persoalan Pantai Pede. Sehingga, semua pihak harus bisa berpikir, jangan sampai terjadi kontra-demo yang bisa saja terjadi tindakan-tindakan anarkis yang tidak diinginkan.

“Sehingga, soal peti mayat itu, saya merasa disakiti terutama oleh para pastor khususnya dua pastor itu, Romo Rikar dan Romo Robert Pelita yang seharusnya mereka bermitra dengan pemerintah. Apa gunanya kalau sehari-hari kita bertemu dan saling bersapa ria sepertinya kita ini bersaudara, tahu-tahunya dihati tidak. Bukankah ini gambaran Yudas Iskariot?” tambah Dula.[]Editor: Otto
tags: 
groups: